Penentu Kebijakan Redaksi Media: Ideologi, Iman, Dan Kepentingan
Jumat, 10 April 2015
Edit
POSTING ini membuatkan pertanyaaan yang diajukan seorang Facebooker di Fanspage saya, .
"Apa yang mempengaruhi kebijakan redaksi media online?" tanyanya. Saya jawab ringkas, "ideologi, iman, dan kepentingan ekonomi & politik pemilik media".
Kebijakan Redaksi (Editorial Policy) yaitu ketentuan redaksi sebuah media perihal berita atau informasi yang layak muat (fit to print) atau layak siar (fit to broadcast).
Selain harus memenuhi unsur gosip atau bernilai gosip (news values), sebuah insiden layak diberitakan alasannya sesuai dengan ideologi, iman, dan kepentingan ekonomi-politik pemilik media.
Bukan rahasia, pemilik media merupakan penentu utama kebijakan redaksi sebuah media. Saya sudah mengupasnya di posting kebebasan pers dinikmati kaum kapitalis atau pemodal/pemilik media.
Saya kutipkan pernyataan "akademis" William L. Rivers dkk. dalam Media Massa dan Masyarakat Modern (Prenada Media Jakarta, 2003) berikut ini:
“Pemilik masih dapat menempatkan gosip yang penting untuknya –meskipun tidak terlalu penting untuk umum—di halaman pertama atau pada jam tayang utama (prime time). Sebaliknya, gosip tertentu dapat saja ditahan atau batal dimuat. Ini membuktikan, pemilik masih berkuasa.”
Itu fakta. Jangan harap ada gosip kritis atau gosip jelek perihal rezim pemerintah kini Metro TV, RCTI, GTV, iNews TV, MNCTV, alasannya para pemiliknya yang juga politisi NasDem dan Perindo merupakan pendukung utama rezim ini.
Mungkin Transmedia dan tvOne rada kritis alasannya tidak terang-terangan pro-rezim. Demikian pula umumnya media.
Media yang mendukung rezim tidak akan kritis memberitakan soal jalannya pemerinatahan atau kebijakan. Itulah keberpihakan. Media tidak netral. Media itu independen. Karena independen, ia bebas memihak sesuai dengan ideologi, iman, dan kepentingan ekonomi-politik pemiliknya atau sang "big boss".
Beruntung kini media umum berkembang pesat. Warganet (netizen) dapat membongkar segaja jenis framing gosip atau penggiringan opini dengan fakta. Jurnalisme warga (citizen journalism) atau jurnalisme warganet (netizen journalism) dapat menjadi penyeimbang media mainstream.
Demikian ulasan ringkas perihal kebijakan redaksi media. May be diupdate lain kali. Wasalam. ().*