Watchdog Journalism Dipraktikkan Pers Bawah Tanah (Underground Press)
Kamis, 09 Juli 2015
Edit
Watchdog Journalism Dipraktikkan Pers Bawah Tanah (Underground Press) alasannya ialah Media Mainstream Dikendalikan Rezim.
 |
| Word cloud for Watchdog journalism by Fotolia |
WATCHDOG Journalism (Jurnalisme Pengawas, Jurnalisme Penjaga) ialah acara jurnalistik atau pemberitaan sebagai pelaksanaan fungsi "pengawasan sosial" (social control) dalam Fungsi Pers sesuai dengan UU No. 40/1999.
Dalam fungsi Kontrol Sosial terkandung makna demokratis. Di dalamnya terdapat unsur-unsur: Social Participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan), Social Responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat), Social Support (dukungan rakyat terhadap pemerintah), dan Social Control (pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah dan masyarakat).
Contoh Watchdog Journalism atau pelaksanaan fungsi kontrol sosial ini antara lain gosip perihal penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pungli, juga pelanggaran aturan yang dilakukan anggota masyarakat.
Data Wikipedia menyebutkan, Watchdog journalism menyajikan informasi kepada publik perihal tragedi yang terjadi dalam sebuah forum atau masyarakat, khususnya acara melanggar aturan (illegal activities), melanggar moralitas (immorality), isu proteksi konsumen, dan degradasi lingkungan.
Media atau wartawan yang mengemban misi watchdog journalism disebut juga "watchmen" (penjaga, kritikus), "agents of social control" (agen pengawasan sosial), dan "moral guardians" (penjaga moral).
Pemberitaan media hasil watchdog journalism bahkan sanggup menciptakan seorang pejabat mengundurkan diri, sebagaimana terjadi --sekadar contoh-- dalam masalah skandal Watergate yang menciptakan Presiden Richard Nixon mengundurkan diri tahun 1974 akhir tekanan publik berkat pemberitaan The Washington Post.
Watchdog Journalism menciptakan para penguasa berusaha menguasai dan mengendalikan media, contohnya dengan gelontoran dana atau tekanan. Maka, kalau pemilik media masuk dalam bundar kekuasaan, jangan harap medianya kritis terhadap pemerintahan.
Alih-alih mengkritisi kinerja pemerintah, media yang dimiliki penguasa atau dikendalikan oleh rezim justru akan mendukung apa saja yang dilakukan pemerintah, bahkan berusaha menyembunyikan kekurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan.
Reuters Institute menyebutkan Watchdog Journalism merupakan perwujudan media (news media) sebagai pilar atau kekuatan keempat (the fourth estate) sehabis eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Konsep dasar Watchdog Journalism ialah wartawan memainkan peranan sebagai pengawas pemerintahan dan masyarakat demi kepentingan publik (Waisbord, 2000), dengan menyajikan pemberitaan yang objektif, faktual, dan bergaya pemberitaan kritis (critical reporting style).
Peta media mainstream di Indonesia ketika ini sudah terbelah menjadi dua kubu: pro-pemerintah dan pro-oposisi. Pemberitaan Aksi 411 dan Aksi 212 oleh umat Islam Indonesia menjadi salah satu cermin ke mana media berpihak.
Dewan Pers menyebutkan ketika ini ada tiga jenis media, yakni media profesional, media partisan, dan media abal-abal.
Media profesional menaati aba-aba etik dan menyatikan pemberitaan "berimbang" tanpa ada perjuangan penggiringan opini atau Framing.
Media Partisan ialah media yang menjadi corong kekuatan politik dan ekonomi tertentu, termasuk corong pemerintah (goverment press).
Media abal-abal ialah media yang tidak terdaftar di Dewan Pers dan tidak berbadan hukum, kebanyakan berupa blog --website yang dikelola individu.
Namun, alasannya ialah dominan media mainstream sekarang cenderung menjadi media partisan, maka media abal-abal yang tidak berbadan aturan --umumnya berplatform underground press" sekaligus melakukan Watchdog Journalism, guna mengimbangi pemberitaan media mainstream yang "lebih banyak" memihak penguasa ketimbang rakyat. Wasalam. ().*
Referensi perihal Watchdog Journalism a.l.